Pemalang, Suara-abadi.com — Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang kembali menjadi sorotan publik terkait tata kelola pemerintahan daerah. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan permintaan komitmen fee dari sejumlah penyedia jasa yang mengerjakan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Pemkab Pemalang tengah menjalankan sejumlah program pembangunan fisik strategis dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Berbagai paket pekerjaan tersebut saat ini tercatat dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pemalang dan menjadi perhatian masyarakat dalam hal transparansi serta pengawasan pelaksanaan.
Berdasarkan penelusuran terhadap informasi pengadaan di LPSE Pemkab Pemalang, sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi perhatian publik di antaranya:
Lanjutan Pembangunan RS Tipe D Randudongkal Tahap III
Proyek pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menjadi salah satu pekerjaan dengan nilai anggaran terbesar, dengan pagu mencapai Rp45,5 miliar.
Untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) dengan nilai sekitar Rp600 juta, proses pengadaan tercatat masih dalam tahap seleksi ulang. Sementara pembangunan fisik fasilitas kesehatan memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp3,0 miliar.
Rekonstruksi Jalan Iser – Kendalsari
Pagu anggaran sebesar Rp12,3 miliar dengan status pengadaan tercatat telah selesai.
Rekonstruksi Jalan Petarukan – Gondang
Pagu anggaran sebesar Rp10,5 miliar dan tercatat dalam status tender selesai.
Rekonstruksi Jalan Kebondalem – Caur
Nilai pagu anggaran mencapai Rp4,1 miliar dengan status tender selesai.
Rekonstruksi Jalan Paket 7
Paket pekerjaan dengan pagu Rp4,0 miliar dan berstatus tender selesai.
Rekonstruksi Jalan Widodaren – Karangasem
Pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar dengan status tender selesai.
Pemeliharaan Berkala Jalan Sindoro
Pekerjaan pemeliharaan jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar dan tercatat telah menyelesaikan proses tender.
Pelebaran Jalan Karangsari – Pulosari
Memiliki pagu anggaran sekitar Rp999,9 juta dan sempat mengalami pembatalan hingga dilakukan proses tender ulang.
Selain proyek tersebut, terdapat pula kegiatan penanganan jalan berlubang secara darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) di sejumlah wilayah perkotaan menjelang arus mudik, serta pembangunan lanjutan lima unit Rumah Sederhana Tapak Tahan Gempa (Ruspin) Tahap II di Kecamatan Pulosari.
Meski sejumlah paket pekerjaan jalan dalam sistem LPSE Pemkab Pemalang tercatat telah menyelesaikan proses tender, informasi mengenai seluruh pemenang kontrak secara rinci belum sepenuhnya diumumkan secara final.
Kondisi tersebut terjadi karena beberapa paket pekerjaan masih berada dalam tahapan evaluasi lanjutan, verifikasi dokumen sanggah, maupun proses persiapan penandatanganan kontrak kerja dengan pihak pelaksana.
Kasus dugaan korupsi dan pemerasan yang menyeret pimpinan daerah menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kualitas, transparansi, serta ketepatan waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur. Masyarakat Pemalang sebagai penerima manfaat utama pembangunan berharap seluruh proses berjalan sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan publik. (***)
