Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan kondusivitas pelaksanaan Pilkades mendatang.

Pelatihan dibagi dalam dua gelombang di Aula Kecamatan Petarukan, yakni pada Senin malam dan Selasa malam.

Pembagian ini bertujuan agar penyampaian materi berlangsung lebih efisien dan terjangkau bagi seluruh peserta.

Camat Petarukan, Muhibin, A.Md., S.H., menegaskan bahwa kesiapan teknis penyelenggara merupakan kunci utama keberhasilan pesta demokrasi tingkat desa.

“Bimtek ini digelar agar seluruh panitia dan anggota KPPS menguasai aturan teknis secara mendalam. Pemahaman regulasi yang matang dan ketelitian di lapangan adalah benteng utama mencegah kendala, sehingga Pilkades dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif,” ujar Muhibin.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispermades) Kabupaten Pemalang, Junaidi Abdillah, S.I.P.

Dalam pembekalannya, Junaidi menyampaikan materi mengenai tata kelola administrasi, regulasi Pilkades, penanganan potensi sengketa teknis, hingga penekanan pentingnya netralitas serta akurasi penghitungan suara.

Melalui bimtek ini, Pemerintah Kecamatan Petarukan optimistis para penyelenggara di tingkat desa memiliki kapasitas, integritas, dan kesiapan penuh dalam mengawal Pilkades yang jujur, adil, dan transparan.

Berdasarkan poster resmi yang dirilis, momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Pemuda Pancasila serta Hari Ulang Tahun ke-38 SAPMA Pemuda Pancasila ini dipimpin langsung oleh jajaran pengurus pimpinan di tingkat kabupaten.

H. Aris Ismail, S.A.P., selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, bersama Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., selaku Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, menyampaikan ucapan selamat serta komitmen penuh untuk terus mengawal nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang.

Peringatan ganda ini menjadi refleksi perjalanan panjang organisasi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, serta wadah pemersatu pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk terus berkontribusi positif secara nyata dalam pembangunan daerah. Melalui momentum ini pula, jajaran pengurus berharap agar soliditas antar-anggota Pemuda Pancasila dan SAPMA di Pemalang semakin terjaga, profesional, serta senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui metode pembelajaran yang terstruktur dan aplikatif, para peserta dipandu langsung oleh instruktur berpengalaman.

Pembelajaran dimulai dari pengenalan dasar Khat Arab, teknik penulisan dan melukis kaligrafi, hingga pembentukan karakter seperti fokus dan kesabaran dalam berkarya.

Selain itu, program ini juga dipersiapkan khusus untuk membimbing siswa menghadapi ajang perlombaan.

Sebagai lembaga pembinaan seni, Sanggar Kaligrafi Al-Harokah telah menorehkan rekam jejak prestasi, di antaranya meraih Juara pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Pemalang untuk cabang Kaligrafi Naskah dan Hiasan Mushaf.

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui kontak resmi lembaga berikut:

Alamat: Perumahan PIR 13 Blok B No. 18, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Layanan Kontak: 085977371844 (Admin)

Keresahan tersebut salah satunya menyebar di media sosial. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang tidak beratur dan padat merayap sejak proyek dimulai. Kehadiran alat berat penggali tanah dan truk pengangkut material yang beroperasi di badan jalan mempersempit ruang gerak kendaraan dari kedua arah.

“Dalan nang BojongBata saiki lagi ana Perbaikan Lurr, dadi dalane ese semeraut neman, macet,” tulis seorang pengguna media sosial dalam grup komunitas warga Pemalang, Sabtu 24 Oktober 2026.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan ini merupakan kegiatan Rekonstruksi Ruas Jalan D.I. Panjaitan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang.

Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp4,602,603,604,85 ini bersumber dari Pinjaman Daerah Lembaga Keuangan Bank (LKB). Pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. Rekan Rukun Berkarya dengan konsultan pengawas CV. Graha Safira, serta masa pelaksanaan selama 90 hari kalender sejak 29 September 2026.

Meskipun masyarakat menyambut baik upaya perbaikan infrastruktur jalan tersebut, warga berharap pihak kontraktor pelaksana dan instansi terkait (seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat) dapat menyiagakan petugas pengatur lalu lintas atau menerapkan rekayasa lalu lintas yang lebih memadai.

Pengaturan lalu lintas yang optimal dinilai sangat penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja, menekan tingkat kemacetan, serta memprioritaskan keselamatan dan keselamatan kerja (K3) baik bagi pekerja proyek maupun masyarakat pengguna jalan.

Menjelang penentuan hukum tersebut, korban berinisial AA (34) melayangkan Surat Permohonan Keadilan secara resmi kepada Majelis Hakim PN Brebes. Korban berharap majelis hakim bertindak sebagai benteng terakhir keadilan dengan menjatuhkan sanksi pidana maksimal bagi terdakwa.

Korban menilai penanganan perkara ini belum sepenuhnya berperspektif korban. Ia menyoroti adanya upaya menggeser konstruksi pidana TPKS berbasis tipu muslihat (grooming) menjadi sekadar narasi perselingkuhan atau konflik personal oleh pihak terdakwa.

“Saya menuntut keadilan atas dugaan penipuan dan kejahatan yang merenggut masa depan saya,” ujar AA saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10/2026).

AA menambahkan, selain mengalami trauma psikologis, ia juga menghadapi dampak korban ganda (double victimization). Narasi pembalikan fakta serta intimidasi psikologis dinilainya kerap dialami selama proses hukum berjalan. Korban juga menyayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa selama 5 tahun penjara—jauh dari ancaman maksimal 12 tahun sesuai Pasal 6c UU TPKS No. 12 Tahun 2022 jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Melalui permohonannya, korban meminta Majelis Hakim tidak memaklumi tipu muslihat terdakwa dan mempertimbangkan ketiadaan iktikad baik maupun pemulihan dampak trauma yang dialaminya. Menurutnya, keringanan pidana sepatutnya tidak diberikan apabila terdakwa tidak menunjukkan penyesalan tulus serta pemulihan nyata bagi korban.

“Sangat menyakitkan ketika penderitaan korban justru dianggap kesalahan korban sendiri. Kami memohon Majelis Hakim PN Brebes menjatuhkan hukuman yang setimpal dan berperspektif korban pada sidang 28 Oktober mendatang,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih mengupayakan konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak Penuntut Umum (JPU) serta Penasihat Hukum Terdakwa guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides).

​Berdasarkan pantauan dilokasi, Sabtu 24 Oktober 2026, papan informasi proyek di lokasi menyebutkan pekerjaan rekonstruksi mencakup dua paket utama:

​Rekonstruksi Ruas Jalan D.I. Panjaitan
​Nilai Kontrak: Rp4.602.603.604,85

​Tanggal Kontrak: 29 September 2026

​Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender

​Penyedia Jasa: CV. Rekan Rukun Berkarya

​Konsultan Pengawas: CV. Graha Safira

Kemudian, untuk ​Rekonstruksi Ruas Jalan Paket 3 (Ruas Jalan Bojongbata – Sumberharjo & Ruas Jalan Paduraksa – Sungapan)
​Nilai SPK: Rp7.987.000.000,00

​Tanggal Kontrak: 28 September 2026

​Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender

​Kontraktor Pelaksana: CV. Bumi Rancang – Pemalang. ​Kedua proyek pekerjaan jalan tersebut bersumber dari dana Pinjaman Daerah Lembaga Keuangan Bank (LKB).

​Pihak pelaksana mengimbau masyarakat pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menjaga kecepatan kendaraan, serta mengantisipasi potensi kemacetan atau pengalihan arus lalu lintas selama masa pengerjaan berlangsung.

Menurut Widiyana Aji Setiantoko, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut perlu disikapi secara serius oleh seluruh pihak, terutama jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Situasi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan tetap terjaga.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Pemalang untuk segera berbenah, melakukan introspeksi, serta belajar dari berbagai pengalaman dan persoalan yang telah terjadi sebelumnya.

“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang tanpa adanya perbaikan yang nyata. Setiap kejadian seharusnya menjadi pembelajaran agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Widiyana Aji Setiantoko.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu ditangani secara bijak, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sektor pendidikan, ia berharap seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman serta mampu mendukung perkembangan karakter dan masa depan generasi muda.

Widiyana Aji Setiantoko menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi respons sesaat terhadap persoalan yang sedang menjadi sorotan publik.

Ia berharap berbagai dinamika yang terjadi di Kabupaten Pemalang dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Harapan kami, seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. Mari bersama-sama berbenah, memperbaiki kekurangan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Pemalang yang lebih baik,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, proyek tersebut tidak memasang papan informasi kegiatan. Selain itu, para pekerja tampak mengabaikan keselamatan kerja dengan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Pemerhati sosial setempat, SL, menilai pengerjaan proyek tersebut berpotensi melanggar aturan K3 dan keterbukaan informasi publik. Ia juga menyoroti indikasi penggunaan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Para pekerja tidak memakai APD, material diduga tidak sesuai spesifikasi, dan plang informasi proyek tidak dipasang. Karena sumber anggarannya tidak jelas, kami menduga ini proyek siluman,” tegas SL.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora) Kabupaten Pemalang, Ismun Hadiyo, belum memberikan penjelasan detail saat dihubungi melalui telepon karena sedang menghadiri rapat. Namun, ia memastikan akan melakukan konfirmasi ke jajarannya.

“Izin, masih rapat. Kirim pesan WA saja. Saya cross-check dulu ke Kasi Sarpras SD,” singkat Ismun melalui pesan tertulis.

Kepala Desa Loning, Wahyudin, menyatakan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tersebut merupakan langkah nyata yang sangat dinantikan oleh warga masyarakat setempat.

“Atas nama warga masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Plt. Bupati Pemalang dan DPUPR Kabupaten Pemalang atas dimulainya pengerjaan rekonstruksi ruas jalan Tegalmlati–Loning,” ujar Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2026).

Proyek pengerjaan rekonstruksi jalan ini dikerjakan oleh CV Bumi Rancang selaku pemenang lelang tender. Peningkatan kualitas jalan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendorong percepatan roda perekonomian di wilayah Desa Loning dan sekitarnya.

Proyek tersebut diduga kuat belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meski kegiatan konstruksi di lapangan telah berjalan.

Sekretaris Jenderal DPP Garda Radjawali, Simon, menegaskan seluruh proses pembangunan wajib dihentikan sampai seluruh dokumen administrasi dan legalitas hukum terpenuhi.

Menurutnya, praktik mendahului pembangunan sebelum izin resmi terbit merupakan bentuk pelanggaran aturan.

“Pembangunan yang belum mengantongi izin atau masih dalam proses pengurusan wajib dihentikan sementara. Semua pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada anggapan membangun dulu baru mengurus izin belakangan,” ujar Simon, Minggu (18/10/2026).

Simon juga menyayangkan minimnya pengawasan dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Pemalang, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Dinas Kominfo, hingga pihak Kecamatan.

Ia menekankan bahwa keberadaan menara tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut aspek keselamatan warga, tata ruang, estetika lingkungan, hingga potensi risiko radiasi.

Atas kondisi tersebut, LSM Garda Radjawali menyampaikan empat poin pernyataan sikap:

Mendesak Bupati Pemalang dan Satpol PP segera menyegel serta menghentikan total aktivitas pembangunan menara di Pelutan.

Meminta DPMPTSP Kabupaten Pemalang membuka secara terbuka status rekomendasi dan PBG proyek tersebut kepada publik.

Menuntut pemrakarsa proyek dan kontraktor ditindak tegas sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta PP No. 16 Tahun 2021.

Memberikan tenggat 3×24 jam bagi Pemkab untuk bertindak. Jika tidak ada respons, Garda Radjawali berencana menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Pemalang dan melaporkan dugaan pembiaran ini ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

“Kami mendukung pembangunan dan investasi di Pemalang, namun harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hentikan dahulu kegiatannya, selesaikan perizinannya, baru dilanjutkan,” tegas Simon.