Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang yang dinilai acuh dan lambat dalam merespons aduan warga.

​Maraknya peredaran obat keras jenis Tramadol, Hexymer, serta obat daftar G lainnya tanpa izin resep dokter di wilayah Pemalang kian meresahkan. Keberadaannya dianggap merusak generasi muda dan memicu meningkatnya angka kriminalitas di tingkat lokal.

Meskipun laporan dan desakan dari masyarakat telah berulang kali disampaikan kepada dinas terkait maupun aparat Satpol PP, belum ada tindakan nyata atau penertiban terukur dari pihak pemerintah daerah.

​”Kami sudah berulang kali menyampaikan aspirasi dan data lapangan terkait maraknya penjualan obat keras berselubung lapak-lapak di beberapa titik. Namun pemerintah kabupaten Pemalang seolah tutup mata dan meremehkan laporan ini,” tegas Nurokais Komandan KOTI Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang dalam keterangannya, Rabu (9/9/26).

​Melihat tidak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, Pemuda Pancasila bersama perwakilan masyarakat sepakat untuk mengambil tindakan mandiri di lapangan. Aksi sweeping ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi obat ilegal yang kian mengkhawatirkan.

​Adapun tuntutan yang di sampaikan antara lain :

1. ​Mendesak evaluasi kinerja Pemkab Pemalang dan instansi terkait yang terkesan membiarkan praktik pembiaran peredaran obat keras di wilayah hukum Pemalang.

2. ​Mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak adil, transparan, dan tanpa kompromi dalam menindak para oknum maupun dalang di balik jaringan peredaran obat ilegal tersebut.

​Masyarakat dan Pemuda Pancasila menegaskan bahwa gerakan aksi sweeping ini merupakan bentuk kepedulian swadaya demi menyelamatkan anak bangsa dari ancaman bahaya narkoba dan obat keras, sekaligus kritik terbuka atas lemahnya penegakan hukum oleh Pemkab Pemalang.
​

Kekecewaan mendalam diungkapkan dari berbagai lapisan masyarakat. Warga menilai, lambatnya respons dan tindakan nyata dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum setempat seolah memberikan ruang bagi para pengedar untuk terus merusak masa depan generasi muda di Pemalang. Salah satu tokoh pemuda pemalang Regiyanto sangat menyayangkan aktivitas ilegal ini masih berjalan kasat mata di Pemalang, padahal jeritan masyarakat sudah disampaikan.

Oleh karena itu, momentum pergantian kepemimpinan di kepolisian harus menjadi titik balik. Kami berharap Kapolres Pemalang yang baru, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, untuk bergerak berani, tegas, dan tanpa kompromi dalam memberantas serta menangkap jaringan pengedar obat keras ilegal secara permanen ini hingga ke akarnya,” uar Regiyanto.

Efek samping dari konsumsi obat keras secara sembarangan tidak hanya merusak kesehatan mental fisik remaja, namun secara nyata memicu meningkatnya angka kriminalitas jalanan dan tawuran antar-pemuda.

Harapan besar pada ketegasan Polres Pemalang di bawah kepemimpinan yang baru untuk segera melakukan operasi pembersihan berskala besar. Komitmen nyata dari Plt. Bupati Pemalang dalam menginstruksikan jajaran Satpol PP guna menyisir lapak-lapak maupun tempat yang kedapatan menjual obat-obatan ini juga sangat dinantikan demi mengembalikan situasi Pemalang yang aman dan kondusif.

​Warga setempat melaporkan bahwa modus penjualan obat Golongan secara terang -terangan  yang beroperasi hingga malam hari. Lokasi yang menjadi titik rawan tersebar di beberapa kecamatan, termasuk wilayah perkotaan.

​”Penjualannya sudah sangat terbuka dan bikin kami para orang tua khawatir. Anak-anak muda sangat rentan terjerumus. Efek obat-obatan ini tidak hanya merusak kesehatan mereka, tapi juga sering memicu aksi tawuran dan kriminalitas jalanan di Pemalang,” ujar Dede A. , perwakilan tokoh pemuda Bojongbata Pemalang.

​Pengedaran obat keras tanpa izin dan resep dokter merupakan pelanggaran hukum berat yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Maraknya peredaran ini dinilai memicu peningkatan angka kenakalan remaja serta gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pemalang dan sekitarnya.

​Menanggapi situasi yang makin mengkhawatirkan tersebut, aliansi masyarakat Pemalang secara tegas menyampaikan dan meminta jajaran Polres Pemalang, Satresnarkoba,  untuk meningkatkan patroli rutin serta menindak tegas para bandar, pengedar.

​Kami masyarakat berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum guna memastikan Kabupaten Pemalang bersih dari peredaran obat keras ilegal demi masa depan generasi muda.

Acara musyawarah dan pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah. Hadir secara langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, yang memberikan arahan strategis mengenai pentingnya peran partai politik dalam mendorong pembangunan dari tingkat desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Lebak, H. Dadan Setiawan. Kehadiran para tokoh ini mempertegas komitmen PAN untuk terus hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PAN Kabupaten Lebak, H. Dadan Setiawan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Aris Toidin Toiman mampu membawa energi baru bagi kemajuan partai.

Sementara itu, Ketua DPC PAN Kecamatan Wanasalam terpilih, Aris Toidin Toiman, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah partai dan merapatkan barisan bersama seluruh kader di tingkat desa.

“Kami siap menjalankan mandat partai, memperkuat soliditas kader di Kecamatan Wanasalam, serta bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi membawa kebermanfaatan nyata di Kabupaten Lebak,” tegas Aris.

Melalui kepengurusan baru ini, DPC PAN Kecamatan Wanasalam berkomitmen untuk fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat serta mengawal pembangunan daerah agar semakin maju dan sejahtera.

Mengingat tingginya antusiasme masyarakat, pihak panitia telah membuka jaringan distribusi tiket secara luas. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh warga dari berbagai wilayah di Pemalang dapat mengamankan slot kepesertaan mereka dengan mudah tanpa perlu mengantre di satu titik pusat.

Lokasi Pembelian Tiket Resmi

Masyarakat yang ingin bergabung dalam keseruan festival lari penuh warna ini dapat langsung membeli tiket resmi di beberapa lokasi strategis berikut:

Seluruh Gerai J&T Cargo: Tersedia di semua jaringan J&T Cargo yang tersebar di Wilayah Kabupaten Pemalang.

Kantor Victory Event Organizer: Melayani pembelian tiket dan pusat informasi langsung mengenai manajemen acara.

Bimbingan Belajar MedLearn: Menjadi salah satu mitra resmi titik pendaftaran fisik bagi para pelajar dan masyarakat umum.

Layanan Admin Telepon/WhatsApp: Pendaftaran praktis dari rumah dapat dilakukan dengan menghubungi nomor resmi di 087745004277.

Kesiapan Teknis dan Sinergitas:

Manajemen Victory Event Organizer menegaskan bahwa persiapan teknis mulai dari pemetaan rute lari yang aman, kesiapan pasokan bubuk warna (color powder), hingga koordinasi keamanan bersama jajaran TNI kini telah memasuki tahap finalisasi.

Kolaborasi ini dirancang untuk menciptakan sinergitas yang kuat antara TNI dan masyarakat, sekaligus menggerakkan sport tourism di daerah Pemalang. Dengan manajemen yang matang, Pemalang Color Fun Run 2026 diproyeksikan akan menjadi salah satu magnet hiburan terbesar tahun ini.

Langkah ini diambil atas dorongan serta aspirasi masyarakat yang mendambakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih optimal, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga. Widiyana Aji Setiantoko berkomitmen untuk menjadikan Desa Pegiringan sebagai kawasan yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga unggul dari segi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pencalonannya, Widiyana Aji Setiantoko mengusung visi utama:

“Terwujudnya Desa Pegiringan yang maju, mandiri, religius, dan sejahtera bersama masyarakat.”

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, enam misi strategis telah dirancang sebagai panduan kerja nyata:

1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.Mendorong pembangunan infrastruktur desa yang merata dan berkelanjutan hingga ke pelosok RT/RW.

3.Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar mampu naik kelas.

4.Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna mencetak generasi masa depan yang berdaya saing.

5.Menjaga nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pilar kehidupan bermasyarakat.

6.Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Melalui gerakan “Pegiringan Berbenah”, Widiyana Aji Setiantoko mengajak seluruh elemen warga Desa Pegiringan untuk merapatkan barisan, menyatukan gagasan, dan bergotong royong membangun desa tercinta.

Kegiatan karnaval tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Ketapang beserta jajaran pemerintah desa. Antusiasme masyarakat terlihat dari berbagai kreasi yang ditampilkan, mulai dari pakaian adat, hiasan kendaraan, hingga berbagai atraksi budaya yang menggambarkan semangat nasionalisme dan kebersamaan warga.

Kepala Desa Ketapang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan kegiatan karnaval. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui kegiatan karnaval ini, kita berharap semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air masyarakat Desa Ketapang semakin kuat,” ujarnya.

Sepanjang jalur karnaval, warga tampak antusias menyaksikan iring-iringan peserta yang membawa berbagai kreativitas. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan kekompakan masyarakat Desa Ketapang.

Pemerintah Desa Ketapang berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan serta menjaga semangat kemerdekaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan keterangan warga, transaksi obat keras dilakukan secara terbuka di sejumlah titik, antara lain kawasan eks Pasar Buah dan Sayur, samping SPBU Bojongbata, hingga area Grosir Petarukan.

Modus operandi kerap kamuflase menggunakan kedok usaha harian untuk mengeluh pandangan warga sekitar.

Dua warga lokal, SM dan JY, mengonfirmasi pada Senin (24/8/2026) bahwa keberadaan penyedia obat ilegal makin meluas hingga ke tingkat kecamatan. Mudah dan murahnya akses pembelian disinyalir menjadi pemicu meningkatnya kasus kenakalan remaja, tawuran, hingga pencurian di wilayah tersebut.

Merespons kondisi ini, masyarakat mendesak Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang segera mengambil tindakan tegas.

Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pedagang eceran, melainkan membongkar jaringan pemasok utama demi menghentikan peredaran obat keras di Pemalang.

Dalam perkara tersebut, Polres Pemalang telah menetapkan satu orang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana menyampaikan, anak korban merupakan pelajar kelas 7, sedangkan ABH merupakan pelajar kelas 8 di sekolah yang sama.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memimpin konferensi pers di Aula Tribrata Polres Pemalang, Senin (24/8/2026).

Menurut Kapolres, dugaan kekerasan terhadap anak korban terjadi sebanyak empat kali di lingkungan sekolah selama bulan Juli 2026.

“Lokasi kejadian berada di bawah pohon dekat gerbang sekolah, depan ruang Laboratorium IPA, depan ruang kelas 7D dan depan toilet sekolah,” kata Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana.

Setelah kejadian, anak korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Randudongkal dan RS Muhammadiyah Mardhatillah. Namun, pada Minggu, 2 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Polres Pemalang oleh ibu dari anak korban.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, polisi telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi. Mereka terdiri dari guru Bimbingan Konseling (BK), guru mata pelajaran, teman sekolah korban, serta tenaga medis.

“Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang diamankan, Polres Pemalang telah menetapkan satu anak yang berkonflik dengan hukum (ABH),” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, proses penanganan perkara tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap ABH, penyidik menerapkan Pasal 80 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas kejadian tersebut, Kapolres Pemalang mengimbau kepada pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat agar bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak.

“Mari bersama-sama, kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya.

Razia ini menyasar peredaran minuman beralkohol serta tempat usaha yang berpotensi melanggar peraturan daerah (Perda) dan undang-undang yang berlaku. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan iklim usaha tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Kasi Pengawasan, Penegakan, dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Pemalang, Ahmad Riadi, menjelaskan bahwa operasi diawali dengan apel bersama di halaman Mapolres Pemalang sebelum tim menyisir titik-titik rawan.

Saat menyatroni sebuah outlet di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, petugas menemukan tempat tersebut dalam kondisi tutup dari depan. Namun, dua orang penjaga outlet didapati keluar dari pintu samping.

Pemeriksaan menyeluruh langsung dilakukan di lokasi tersebut. Petugas DPMPTSP menemukan bukti bahwa outlet tersebut mendistribusikan minuman beralkohol tanpa melengkapi dokumen perizinan yang sah.

Atas pelanggaran ini, Satpol PP Pemalang langsung memberikan teguran tertulis pertama kepada pengelola tempat usaha. Proses penindakan ini disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat dan warga sekitar sebagai bentuk transparansi.

Ahmad Riadi menegaskan, penertiban berawal dari laporan warga ini akan terus digencarkan secara rutin demi menekan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Pihaknya mengimbau seluruh pemilik usaha di Pemalang agar menaati regulasi dan menyelesaikan perizinan sebelum beroperasi, sebab Pemkab tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang lebih keras bagi pelaku usaha yang membandel.

Operasi gabungan ini dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Pemalang bersama jajaran personel lintas instansi.